TEORI INTEGRATIF IMPLEMENTASI KEWENANGAN PUBLIK

TEORI INTEGRATIF IMPLEMENTASI KEWENANGAN PUBLIK

Penulis:

Andres Putranta Sitepu, SE, M.Ak

Dr. Yudi Maryadi, SE,    M.A.P

⁠Reny Anggraeny, S.E.

Novi Suryawati, M. Ak.

Jumalh halaman: 270

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-Book: Tersedia

Berat; 0 Kg

Harga; Rp; 156.000

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan peran negara, dinamika tata kelola pemerintahan, dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat. Perubahan lingkungan strategis, kemajuan teknologi, globalisasi, penerapan desentralisasi, tuntutan akuntabilitas yang meningkat, serta perluasan partisipasi publik telah mengubah cara negara menjalankan berbagai fungsi publiknya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas birokrasi atau pelaksanaan prosedur administratif, melainkan sebagai proses komprehensif dalam menjalankan wewenang publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional.

Administrasi muncul dari kebutuhan manusia untuk saling bekerja sama. Secara konseptual, administrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui upaya kelompok. Menurut Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dikutip oleh Syafiie (2013:4), “administrasi adalah suatu fenomena sosial, suatu perwujudan khusus dalam masyarakat modern. Keberadaan administrasi berkaitan erat dengan organisasi.” Oleh karena itu, siapa pun yang ingin memahami keberadaan administrasi dalam masyarakat harus terlebih dahulu mencari organisasi yang nyata, tempat administrasi itu berlangsung.

Evolusi administrasi publik memperlihatkan bahwa perkembangan disiplin ilmu ini senantiasa selaras dengan perubahan perspektif mengenai negara dan tata kelola pemerintahan. Pada tahap awal, paradigma administrasi klasik menempatkan efisiensi organisasi sebagai fokus utama tata kelola pemerintahan