PKL BERMARTABAT dan EKONOMI KERAKYATAN

PKL BERMARTABAT dan EKONOMI  KERAKYATAN

Penulis;

Muhtar, S.Sos., M.A

Jumlah halaman; 237

Ukuran Buku: A5 (14,5×21)

Versi Cetak: tersedia

Versi E-Book Tersedia

Berat; 0 Kg

Harga;Rp; 95.000

Keberadaan PKL merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan. PKL menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Di sisi lain, keberadaan PKL di beberapa lokasi sering kali menimbulkan masalah seperti kemacetan, sampah, dan estetika kota yang terganggu.Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan PKL. Namun, kebijakan tersebut sering kali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kota yang bersih dan tertata rapi. Di sisi lain, mereka juga khawatir bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada mata pencaharian para PKL.

Sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya Indonesia, beberapa kota memiliki keindahan alam yang memikat serta keragaman budaya yang kaya. Namun, seperti halnya banyak kota di seluruh negeri, Ambon juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola urusan kota yang berkaitan dengan ekonomi dan estetika. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) serta penataan kota yang terkait dengan estetika lingkungan. PKL merupakan bagian integral dari ekonomi kerakyatan, menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Namun, pertumbuhan PKL yang tidak terkendali sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti kemacetan, ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, dan penurunan estetika kota.

Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang seimbang antara mendukung ekonomi kerakyatan melalui keberadaan PKL, sambil menjaga estetika dan keindahan kota. Tantangan ini mengharuskan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penataan PKL, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti aksesibilitas, kebersihan, dan keamanan. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh tentang kompleksitas isu ini menjadi sangat penting bagi pemerintah Kota dalam upaya mencapai visi yang bersih dan berbudaya, di mana PKL memiliki tempat yang layak dan bermartabat dalam struktur ekonomi lokal.