Peran Dewan Pers dan Regulasi Etik Dalam Upaya Non-Penal terhadap Pemberitaan yang Memicu Konflik Sosial

Peran Dewan Pers dan Regulasi Etik Dalam Upaya Non-Penal terhadap Pemberitaan yang Memicu Konflik Sosial

Penulis;

GUSMIZAR

Jumlah halaman: 129

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-Book: Tersedia

Berat; 0 Kg

Harga; Rp; 145.000

Era reformasi memang telah membawa begitu banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum. Sejatinya reformasi merupakan langkah awal dari suatu negara yang tidak pro demokrasi menuju suatu tatatan negara yang demokrasi. Salah satu tujuan dari sistem demokrasi adalah meruntuhkan rezim yang tidak pro demokrasi atau otoritarian. Demokratisasi pada intinya adalah revitalisasi sistem politik otoritarian menjadi sistem yang terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana menurut Samuel P Hutington

Media massa merupakan cara yang efektif dan cepat dalam menyampaikan suatu pesan berupa informasi kepada publik atau masyarakat. Pesan atau informasi yang akan di terima publik ini tentu akan berdampak luas dan oleh karena itu penggunaan instrument media massa perlu mendapatkan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa hak asasi setiap manusia terlindungi. Menurut Dedy Mulyana dalam sebuah kata pengantar tentang “Membangun Media Yang Kritis”, jika di era orde baru media massa dikerangkeng bak kerbau yang di cocok hidungnya karena mendapatkan tekanan dari pemerintah yang otoriter maka di era pasca reformasi media massa justru begitu bebas (liberal) dan saking bebasnya sering kebablasan