IDENTITAS POLITIK INDONESIA

IDENTITAS POLITIK INDONESIA

Penulis:

Suherry, S.Sos., M.Si

Desmayeti Arfa, M.Soc.Sc.

Drs. Edward Mandala, M. Si

Editor:

Syofrianisda, S.Th.I,. MA.

Jumlah halaman: 269

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-book: Tersedia

Berat; 0 Kg

Harga. Rp; 156.000

Politik identitas merupakan instrumen sosial-politik yang pada hakikatnya mengintegrasikan berbagai karakteristik diferensial ke dalam persepsi serta pembentukan citra diri, baik pada ranah individual maupun kolektif. Konstruksi politik ini sering kali didesain sebagai cermin untuk memetakan serta mengartikulasikan stereotip yang hidup dalam suatu lingkungan sosial. Dalam ranah sosiologi dan psikologi politik, identitas itu sendiri terbagi menjadi identitas pribadi (personal identity) dan identitas kelompok (group identity). Sebagaimana dijelaskan oleh Eric Olson (dalam Surya et al., 2021), identitas pribadi bersifat dinamis dan berkembang sepanjang hayat, dipengaruhi oleh ras, kewarganegaraan, domisili, jenis kelamin, hingga orientasi seksual yang melahirkan ikatan kepemilikan mendalam bagi seseorang. Sementara itu, Justin Lessard menuturkan bahwa identitas kelompok merepresentasikan solidaritas kolektif yang disatukan oleh keprihatinan, kepentingan, serta cita-cita bersama.

Dalam konteks ketatanegaraan, penting untuk membedakan antara identitas politik dan politik identitas. Menurut Kurniawan dan Afifi (2023), identitas politik adalah struktur yang menentukan posisi serta posisi kepentingan seorang subjek di dalam suatu komunitas politik. Sebaliknya, politik identitas merujuk pada taktik dan mekanisme operasional yang menataguna nilai-nilai sosial tersebut sebagai sumber daya serta alat kekuasaan. Politik identitas pada mulanya hadir sebagai wadah konsolidasi bagi kelompok yang mengalami ketidakpuasan atau marjinalisasi atas dasar kesamaan agama, suku, ras, ideologi, maupun gender (Kurniawan & Afifi, 2023; Muthohirin, 2019).

Terdapat dua dimensi mendasar yang menyertai fenomena ini. Di satu sisi, iklim reformasi dan demokratisasi memberikan ruang pluralisme bagi kelompok minoritas yang sebelumnya terpinggirkan untuk mengekspresikan keberadaan mereka secara sejajar. Namun di sisi lain, pengakuan terhadap identitas-identitas yang beragam tersebut kerap tidak difungsikan sebagai elemen pembentuk bangsa (nation building), melainkan justru berpotensi mengikis dan merusak kerangka identitas nasional (Arung Triantoro, 2019). Politik identitas pada intinya bekerja dengan cara mengeksplisitkan perbedaan antarkelompok secara realistis dan mencolok (Ishaq & Ridwan, 2023), yang pada puncaknya mengarahkan tekanan politik kepada pemegang kekuasaan demi pemenuhan tuntutan penentuan nasib sendiri berdasarkan keaslian nilai kelompoknya (Kiftiyah, 2019).